Meratakan Program Transformasi Perpusdes ke Bendahara Desa

Penulis : Hesthiyono S. Adhi
Selasa 21  November 2017

Probolinggo,kraksaanonline.com - Menjadi pengalaman berharga bagi saya bisa berdiskusi dengan rekan-rekan bendahara desa tentang program transformasi perpustakaan desa (perpusdes). Ini adalah kali pertama saya bertatap muka dengan mereka. Wajah-wajah yang selama ini lebih banyak berperan dibelakang meja untuk memuluskan administrasi keuangan pemerintah desa, baik yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana desa (DD).

Kali ini mereka dihadapkan dengan materi yang mungkin bagi sebagian besarnya merupakan makanan baru. Makanan yang mudah-mudahan bisa menjadi gairah baru bagi pengembangan desa untuk masa yang akan datang. Makanan baru ini benar-benar terbukti saat saya tanyakan kepada mereka tentang apa itu perpustakaan desa.

Jawaban mereka rata-rata sudah bisa ditebak. Ya, mereka memahami bahwa perpustakaan desa adalah buku, rak, ruangan kecil, dan tempat yang ada petugasnya. Hehe..tidak salah memang. Kenapa? Karena memang selama ini begitulah kondisinya, lebih-lebih perpusdes. Untuk itulah kami hadir ditengah-tengah mereka.



Image perpusdes begitu melekat kuat dibenak masyarakat bahwa selama ini perpusdes hanya menjadi milik lapisan masyarakat tertentu. Tidak semua kalangan masyarakat menerima jasa layanan perpusdes, bahkan hanya sekedar untuk mengetahui keberadaan perpusdespun banyak masyarakat yang tidak bisa menjawabnya. Tapi begitulah kondisinya saat ini. Apakah kita terus menyalahkan masyarakat? Apakah kita "menikmati" kondisi tersebut? No...no...no. Kalau kita berada dalam kondisi seperti itu, berarti kita hanya fokus pada hambatan bukan pada tujuan. Kondisi masyarakat seperti yang saya sampaikan itu adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi untuk kita cari solusinya, bukan malah kita ratapi.

Adanya kalangan masyarakat eksklusif yang enggan ke perpusdes menunjukkan bahwa perpusdes belum menjadi milik masyarakat. Perpusdes tidak dibangun dari, oleh dan untuk masyarakat. Perpusdes bisa jadi disediakan oleh pemerintah desa hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban administrasi saja, tak lebih dari itu. Perpusdes sepatutnya menjadi lembaga inklusi sosial, siapapun dapat masuk ke perpustakaan dan menikmati layanan perpustakaan secara gratis. Untuk itu perlu adanya kegiatan untuk membuka saluran komunikasi bagi semua elemen masyarakat, melalui sosialisasi pembentukan perpusdes.

Apakah berhenti di kegiatan sosialisasi saja? Tentu tidak. Setelah masyarakat menerima informasi tentang rencana pembentukan perpusdes, melalui legalisasi pemerintah desa, pengelola perpusdes dilatih oleh Perpusda agar mereka memiliki kemampuan dalam mengembangkan perpusdesnya. Sehingga dengan kemampuannya itu, mereka mampu untuk membuat program kerja yang kreatif dan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat, mampu mencari dukungan dari stakeholder (baik pemerintah, swasta, komunitas maupun individu) karena perpusdes tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dukungan mereka.

Peran Perpusda sebagai mentor bagi perpusdes. Kami mendampingi pengelola menjadi temen diskusi mereka untuk membantu perpusdes agar berjalan sesuai dengan tujuannya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap kegiatan yang dirancang oleh perpusdes berbasis kebutuhan masyarakat. Tak ada satu kegiatanpun yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Tak satupun kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Dan terakhir saya sampaikan, indikator keberhasilan program pengembangan perpusdes tidak diukur dari berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan namun dampak positif apa yang diterima oleh masyarakat setelah mengikuti program kegiatan perpusdes. Mudah-mudahan melalui dukungan ADD dan DD, program pengembangan perpusdes semakin cepat dan massif dilaksanakan dan semakin banyak masyarakat yang peduli untuk mendukung program ini di Kabupaten Probolinggo. Semoga.



Post a Comment

0 Comments