Review Buku " Manajemen Pelayanan Publik " Karya Hayat, S.AP., M.Si.

Oleh : Dewi Siti Nur Aisyah
NIM 21701091052

JURNAL WARGA PROBOLINGGO - Peran pemimpin dalam mengatur dan menciptakan strategi agar terciptanya good govarnance atau pemerintahan yang baik di bidang pelayanan kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Hal yang dilakukan dengan memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat terutama rakyat miskin, melakukan tugas dengan baik, dan terus mengontrol kebijakan. Menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat sangat dibutuhkan pada saat ini.

Pelayanan yang baik adalah yang bisa memberikan rasa puas masyarakat, sehingga menimbulkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Karena didalam hubungan yang baik akan mempercepat menuju good governance. Buku “Manajemen Pelayanan Publik” yang ditulis oleh Hayat, S.AP., M.Si. dan diterbitkan oleh PT Rajagrafindo Persada menjelaskan, manajemen publik membutuhkan reformasi birokrasi sebagai alat untuk melakukan berbagai perbaikan dan pembenahan di sektor publik. Karena didalam pemerintahan terdapat sifat administratif untuk pemenuhan jasa atau barang. Sebagai penyedia pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat maka pemerintah harus optimal dalam melakukan pelayanan. Sedangkan masyarakat harus aktif mendukung program – program pelayanan. Dengan begitu akan terjalin hubungan timbal balik pelayanan publik yang baik.

Manajemen Pelayanan Publik ini menjelaskan tentang pelayanan dasar proses melakukan kegiatan pemerintahan. Pelayanan yang baik adalah sesuai dengan indikatornya, yaitu memberikan rasa puas kepada masyarakat. Telah tertulis dalam UU No.25/2009 bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayan yang sebaik – baiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat lahirnya budaya birokrasi karena aparatur dituntut melakukan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat.

Adapula pendapat dari ahli Oliver Sheldon (1930) manajemen mempunyai kegunaan sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas – batas kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang. Karena hal ini membuat adanya pembagian kerja, struktur organisasi, tata tertib organisasi, hak – hak pegawai, jenjang prestasi pegawai, sarana dan prasana dalam melakukan pelayanan publik.

Konsep pelayanan publik menjadi hal juga dijelaskan didalam buku ini, yang terbagi menjadi 10 aspek yang penting karena terdapat pemanfaatan sumberdaya manusia yang dikelola dengan sebaik – baiknya untuk dijadikan kepercayaan kepada masyarakat selaku penerima pelayan publik.

Konsep pelayanan publik di dalam organisasi terdiri dari: (1) Leadership yang menjadi kunci keberhasilan menjalankan pelayanan publik, contoh yang diambil Hayat adalah Kepemimpinan Kabupaten Jembrana yang berhasil meningkatkan pemerintahannya menuju good govarnance dengan strategi pengarahan yang terkendali dan terarah, (2) etika aparatur yang mencerminkan tujuan organisasi, (3) faktor lembaga yang terdapat perturan dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi, (4) standar operasional procedur yang bertujuan agar proses bekerja menjadi sesuai dan terarah, (5) standar pelayanan yang berisi ketentuan standar: waktu menyelesaikan tanggung jawab, biaya, persyaratan, prosedur, dan dasar hukum penyelesaian dalam kegiatan pelayanan publik, (6) pengelolaan pengaduan masyarakat, (7) pengendalian dan evaluasi dengan meletakkan pegawai sesuai dengan keahliannya, (8) sarana dan prasana untuk melakukan tugas pelayanan publik, (9) menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan administrasi agar cepat dan akurat, (10) mengelola sumberdaya manusia sesuai dengan Undang - Undang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan organisasi menjadi wadah untuk mengatur jalannya tugas pelayanan publik.

Pengukuran kinerja ada di strategi untuk menarik pelanggan dengan menerapkan pengukuran kinerja kepada pegawainya. Karena hal yang membuat lemah organisasi lebih banyak ada pada manusianya, maka dibutuhkan pengukuran kerja dan penigkatan kualitas kerja. Pengkuran kinerja aparatur juga dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang aspek yang dinilai terdiri dari: (1) menghitung kuantitas terdiri dari realisasi output dan target output, (2) menghitung kualitas terdiri dari realisasi kualitas dan target kualitas, (3) menilai waktu terdiri dari nilai tertimbang, target biaya, dan realisasi biaya, (4) penilaian biaya terdiri dari nilai tertimbang, target biaya, dan realisasi biaya. Untuk menilai PNS apabila hasilnya 91-100 maka sangat baik sedangkan 50 kebawah dianggap sangat buruk mengukurnya tentu dengan SKP (Klasifikasi Penilaian).

Ada pula permasalahan dalam reformasi birokrasi pelayan publik. Seperti salah mengartikan undang undang, pemekaran daerah, visi dan misi yang kurang membangkitkan semangat menju good govarnance, dan kurang terkontrolnya baik proses maupun kinerja aparatur pmerintahan. Namun, pemerintah juga dapat mengatasi masalah tersebut terutama dengan memberantas korupsi dengan membentuk intregitas dan menjadi teladan yang baik dan jujur menjalankan pemerintahan.

Kebijakan pemerintah yang dijelaskan buku ini diantaranya adalah berfokus pada rakyat miskin dengan ouput, mengelola pemerintahan yang baik secara profesional, meningkatkan teknologi, memberikan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah, memberikan kebijakan yang adil serta tidak merugikan banyak masyarakat, dan memberikan semangat untuk menciptakan inovsi yang bermanfaat disetiap daerah.

Jadi banyak strategi yang harus dikuasai untuk menciptakan good govarnance, baik itu mengarahkan dan mengatur diri sendiri sebagai pemimpin atau sebagai karyawaan, membangun kerjasama yang baik, melakukan tugas sesuai tanggung jawab, dan banyak menciptakan inovasi yang belum ada.(*)

*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi , Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Malang 2018

Post a Comment

0 Comments